Pemajakan transaksi digital menjadi salah satu tantangan bagi otoritas pajak di hampir semua negara yang menjadi pasar bagi perusahaan digital asing atau perusahaan multinasional.  Ketentuan perpajakan domestik kebanyakan negara market tidak dapat menyentuh perusahaan asing yang secara ”legal” mendapatkan penghasilan dari negara market tanpa kehadiran fisik perusahaan asing tersebut di negara market.  Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hilangnya potensi pajak yang cukup besar di tengah dinamika pesatnya globalisasi dan digitalisasi ekonomi serta terbatasnya aturan perpajakan yang ada, diperlukan terobosan multilateral agar negara/yurisdiksi market dapat memajaki perusahaan multinasional secara lebih adil.

Konsep dan kesepakatan pemajakan, terutama atas digital economy tampaknya semakin jelas.  Saat ini sudah ada 137 negara anggota OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erotion and Profit Shifting (BEPS), termasuk Indonesia, yang menyetujui Two Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation and Globalization of the Economy atau yang selanjutnya disebut dengan Solusi Dua Pilar Pajak Digital.  Solusi dua pilar ini bertujuan untuk memberikan hak pemajakan yang lebih adil dalam mengatasi BEPS akibat adanya globalisasi dan digitalisasi ekonomi.

Pilar I – Hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks digital economy.
Dalam proposal solusi Pilar I, disepakati bahwa kehadiran fisik tidak lagi menjadi dasar hak pemajakan.  Yurisdiksi market dapat memajaki perusahaan multinasional atas dasar significant economic presence.  Signifikansi kehadiran secara ekonomi perusahaan multinasional ditentukan berdasarkan peredaran bruto globalnya, yaitu lebih dari EUR20 miliar dan laba sebelum pajak di atas 10%.  Threshold peredaran bruto global tersebut akan diturunkan menjadi EUR10 miliar setelah 7 tahun.  Dengan konsep Pilar I ini yurisdiksi market akan memiliki hak pemajakan atas perusahaan multinasional yang mendapatkan penghasilan di yurisdiksi market setidaknya senilai EUR1 juta.

Hak pemajakan juga akan dimiliki oleh yurisdiksi market dengan produk domestik bruto (PDB) lebih kecil daripada EUR40 miliar, jika penghasilan perusahaan multinasional dari yurisdiksi market tersebut setidaknya senilai EUR250 ribu.

Konsep Pilar I juga mengusulkan alokasi 25% dari seluruh laba di atas 10% dari penghasilan perusahaan multinasional kepada yurisdiksi market.

Pilar I ini bersifat unified approach, wajib diterapkan oleh negara-negara yang nantinya terikat konsensus, termasuk oleh beberapa negara yang secara unilateral telah menerapkan digital services tax (DST), yaitu India, Italia, Austria, Turki, Inggris dan Spanyol.  Kebijakan dalam Pilar I berlaku untuk semua sektor usaha perusahaan multinasional, kecuali sektor jasa keuangan dan industri ekstraktif.

Penerapan Pilar I ini berpotensi menimbulkan pengenaan pajak berganda sehingga dalam penerapannya mutlak harus didukung dengan kesiapan mekanisme penyelesaian sengketa pajak internasional.   Penerapan Pilar I akan dilakukan melalui konvensi multilateral yang ditandatangani di 2022 yang akan berlaku efektif di tahun 2023.

Pilar II – Global anti Base Erosion Rules (GloBE) dan Subject to Tax Rules (STTR).
Usulan solusi Pilar II adalah salah satu upaya melindungi basis pajak dan mengurangi kompetisi pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak efektif PPh Badan minimum secara global.  Dua rencana kebijakan dalam Pilar II ini adalah GloBE dan STTR.

Usulan Pilar II akan diterapkan terhadap perusahaan multinasional dengan threshold peredaran bruto minimal sebesar EUR750 juta.  Negara di mana perusahaan multinasional berkantor pusat dapat menerapkan GloBE tanpa batasan threshold.

Penerapan GloBE tidak diberlakukan terhadap:

  • Perusahaan multinasional yang ultimate parent-nya merupakan entitas pemerintah, organisasi internasional, lembaga nirlaba, lembaga pengelola dana pensiun dan investasi.
  • 5,0% – 7,5% atas fixed return dari kegiatan ekonomi substantif.
  • Penghasilan dari international shipping.

Desain kebijakan GloBE dilakukan dengan penerapan tarif efektif pajak minimum 15% yang dilihat dari negara domisili.  Jika terdapat selisih antara pajak minimum tersebut dengan tarif pajak efektif di lokasi investasi perusahaan multinasional, maka akan ada 2 implikasi perpajakan, yaitu skema Income Inclusion Rule (“IIR”) – penghasilan luar negeri ditarik ke negara domisili dan/atau skema undertaxed payment rule (“UTPR”) – biaya yang dibayarkan perusahaan multinasional di negara domisili ke perusahaan multinasional di negara dengan tarif pajak lebih rendah menjadi non-deductible.

Penghasilan yang dikecualikan dari penerapan kebijakan ini adalah 5% dari nilai aset berwujud dan biaya gaji/payroll.  Selama periode transisi 10 tahun, penghasilan yang dikecualikan sebesar 8% dari nilai aset berwujud dan 10% dari biaya gaji.  Persentase ini akan menurun sebesar 0,2% setiap tahun untuk 5 tahun pertama, kemudian akan menurun sebesar 0,4%/tahun untuk aset berwujud dan 0,8%/tahun untuk biaya gaji selama 5 tahun terakhir.

Pengecualian atas penghasilan juga akan diatur untuk yurisdiksi di mana perusahaan multinasional memperoleh penghasilan kurang dari EUR10 juta dan laba kurang dari EUR1 juta.

Penerapan pajak minimum dari sisi negara sumber/market dilakukan melalui skema STTR, yaitu negara sumber dapat memberlakukan tarif minimal STTR jika tarif pajak penghasilan badan (PPh Badan) lebih kecil daripada tarif minimal STTR atas penghasilan berupa bunga, royalty dan penghasilan lain.  Pemajakan terbatas pada selisih antara tarif minimum dan tarif pembayaran pajak.  Tarif minimum STTR diusulkan sebesar 9%.

Pemberlakuan Pilar II ini bersifat common approach atau tidak wajib.  Solusi Pilar II ini akan dituangkan dalam konvensi multilateral yang rencananya akan ditandatangani di tahun 2022 dan diterapkan secara efektif mulai tahun 2023 dan mulai tahun 2024 khusus utk UTPR.

Kesepakatan dalam konsensus global terkait dua pilar ini tentunya akan membawa dampak secara perpajakan maupun secara ekonomi bagi negara-negara yang terikat dalam konsensus, termasuk Indonesia.  Sebagaimana telah diketahui bahwa Indonesia telah menyiapkan aturan perpajakan yang seharusnya dapat mengakomodasi pemajakan atas transaksi elektronik yang dilakukan oleh entitas asing, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, tetapi jika Indonesia ikut dalam konsensus ini maka Indonesia harus tunduk pada konsensus global tersebut.  Pemerintah Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Pajak tentunya telah berhitung mengenai potensi penerimaan pajak, khususnya PPh dengan berlakunya konsensus global tersebut dan dengan harapan bahwa Indonesia sebagaimana negara-negara market lainnya mendapatkan kepastian dan hak pemajakan yang lebih adil atas perusahaan multinasional.

Sumber: Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy.