Pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menghapus sejumlah barang dan jasa dari negative list atau daftar tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tujuannya, memperluas basis pemajakan atau meningkatkan penerimaan pajak.

Ada 13 item di Pasal 4A UU PPN yang dicoret dari negative list berdasarkan UU HPP, yaitu:

  1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
  2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
  3. jasa pelayanan kesehatan medis;
  4. jasa pelayanan sosial;
  5. jasa pengiriman surat dengan perangko;
  6. jasa keuangan;
  7. jasa asuransi;
  8. jasa pendidikan;
  9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
  10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
  11. jasa tenaga kerja;
  12. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
  13. dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Dengan berubahnya kriteria barang dan jasa yang selama ini “tidak terutang” pajak menjadi “dibebaskan” pajak. Ini menjadi ambigu karena secara substansi sebenarnya hampir sama,sama-sama tetap tidak dikenakan PPN.

Namun, ada catatannya juga. Meskipun substansinya hampir sama, perubahan status ini secara administrasi justru berpotensi semakin merepotkan baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak.

Meriana Halim selaku senior consultant WiN Partners menjelaskan “Dengan dihapusnya negative list dan berubahnya status menjadi barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) maka ada kewajiban memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak.”

Jadi, wajib pajak harus hati-hati dengan perluasan objek PPN karena ada implikasi serius yang akan menyertai, terutama dengan berubahnya kriteria barang dan jasa yang selama ini “tidak terutang” pajak menjadi barang atau jasa strategis yang “dibebaskan” pajak.

Source : Kompas
Repost & Review by : MH@WiN