Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU HPP) sebagai pelengkap dari tujuan reformasi perpajakan Indonesia.

Ia juga menghimbau aturan perpajakan ini tidak bisa dilihat hanya sebagian atau parsial, sehingga perlu dilihat secara menyeluruh dengan peraturan-peraturan sebelumnya.

Ia juga turut meninjau yakni adanya Tax Amnesty pada 2016 lalu yang dilanjutkan dengan Perppu Nomor 1 Tahun 20117 tentang akses Informasi Keuangan untuk kepentingan Perpajakan.

Lalu awal tahun 2020 ada lagi Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuanagn untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Lebih lanjut lagi ia mengatakan adanya UU HPP saat ini sebagai langkah ajakan bagi masyarakat terutama wajib pajak untk ikut bersama-sama membangun APBN dan Negara.

Begitu banyaknya melakukan macam-macam diskusi untuk cari jalan keluarnya dari UU ini, kompromi yg dilakukan untuk kepentingan nasional ini betul-betul terjadi dalam diputuskannya UU HPP.

Ia berharap dalam pelaksanaan undang-undang ini kedepannya akan sesuai dengan inti dari yang termuat dalam UU HPP.

Source : liputan6.com
Repost By : Ika@WiN