Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi meluncurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1,8 juta untuk tenaga pendidik non-PNS, seperti guru dan dosen.

Tapi, subsidi gaji tersebut tidak akan diterima 100 persen karena dipotong pajak penghasilan (PPh) hingga Rp 108 ribu.

Karena BSU Kemendikbud ini sifatnya menambah penghasilan dari penerima, maka wajib dikenakan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pemotongan ini sudah sesuai dengan UU Pajak Penghasilan. Pemotongan ini berlaku untuk semua bantuan seperti upah, gaji, dan honor.

Source : tempo.co