Mulai 2 November 2020 batu bara merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal tersebut tertuang dalam dokumen Surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI per 11 November 2020 lalu.

Surat tersebut menyebutkan bahwa PPN batu bara ini berlaku efektif saat UU Cipta Kerja mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada 2 November 2020 dan tidak terdapat masa transisi dalam pelaksanaan UU tersebut.

Pengaturan batu bara sebagai BKP tersebut disebutkan tidak memerlukan aturan pelaksanaan lebih lanjut, dengan demikian mulai 2 November sudah operasional untuk dilaksanakan Wajib Pajak.

Namun demikian, bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Perjanjian tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak atau perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Source : cnbcindonesia