Proses penyusunan omnibus law Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja (CLK) masih memunculkan sejumlah celah, mulai dari potensi tergerusnya pendapatan negara hingga belum terakomodasinya suara buruh. Kemenkeu akan merelaksasi PPh badan baru untuk meningkatkan daya tarik investasi.

“Kebijakan itu ditempuh untuk menggerakkan roda ekonomi: uang pajak yang seharusnya dibayar perusahaan bisa digunakan untuk investasi atau ekspansi bisnis,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Ia menambahkan, relaksasi PPh badan berpotensi menggerus penerimaan negara sekitar Rp80 triliun per tahun. Sebagai kompensasi, DJP akan memperluas basis pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Sementara, setelah beberapa kali dikritik karena proses penyusunan yang tertutup dari publik, pemerintah akhirnya menggandeng sejumlah asosiasi pekerja untuk membahas RUU CLK.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono mengatakan, tim dibentuk untuk menyosialisasikan draf RUU CLK yang dalam beberapa bulan terakhir disusun pemerintah atas masukan dari perwakilan pengusaha, pemerintah, dan akademisi.

“Pertemuan itu juga sekaligus untuk menjawab protes akibat proses penyusunan RUU yang selama ini berlangsung tertutup dan eksklusif,” katanya.

Source : Harian Cetak Kompas