Pajak Ikut Perangi Defisit Neraca Perdagangan

Neraca Perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit, update terakhir yang berumber dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Neraca Perdagangan Indonesia mencapai titik yang cukup rendah untuk periode Januari sampai dengan Juni 2019 angka defisitnya mencapai –US$ 1.933,90 juta. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (periode Januari sampai dengan Juni 2019) maka neraca perdagangan Indonesia mengalami penurunan sebesar 61,7%. Jika ditinjau lebih lanjut, angka defisit ini berasal dari sektor migas dengan defisit -US$4.781,70juta dan surplus dari sektor non migas US$2.847,80juta.

Pemerintah bertekad untuk mengatasi masalah defisit neraca perdagangan ini. Diawali dengan UU No. 42 tahun 2009 pasal 7 ayat 2 yang mengatur bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai untuk ekspor adalah sebesar 0%. Kemudian pada pasal 8 ayat 2 undang-undang ini bahwa ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah juga dikenakan pajak dengan tarif 0%. Sementara itu, selain ekspor (yaitu impor, maupun transaksi jual beli dalam negeri), tarif yang dikenakan adalah 10%, bahkan bisa lebih dari itu bila objeknya adalah barang mewah. Jadi memang sejak awal pemerintah melalui pajak juga sudah mengupayakan perilaku produktif di masyarakat terutama untuk kegiatan ekspor.

Lebih lanjut, melalui PMK 110/PMK.010/2018 pemerintah memberlakukan kenaikan tarif Pajak Penghasilan 22 Impor. Sebenarnya, bagaimana dampak Pajak Penghasilan Impor ini dalam menekan kegiatan impor? Benar saja bila ada pernyataan bahwa PPh 22 impor ini bukan jenis pajak final, yang mana terhadap pemungutan PPh ini dapat dikreditkan di akhir tahun, pada saat penghitungan PPh Badan. Artinya, uang pembayaran PPh 22 impor tersebut dapat dikatakan kembali ke perusahaan pada akhir tahun. Dengan kata lain, PPh 22 impor berperan dalam menurunkan kegiatan impor dengan memberikan efek opportunity loss tersebut. Dengan dinaikkannya PPh 22 Impor maka opportunity loss ini juga akan semakin besar.

Satu berita baik, adalah ditandatanganinya perpanjangan kebijakan anti dumping, salah satu ketentuannya PMK Nomor 24/PMK.010/2019. Pertimbangan terbitnya aturan ini adalah bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia telah membuktikan bahwa masih ditemukan adanya praktik dumping terhadap impor produk H Section dan I Section yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok. Kali ini pajak berperan dalam melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor. Dengan PMK Nomor 24/PMK.010/2019, kegiatan impor terkait aturan ini akan dikenakan tambahan Bea Masuk Anti Dumping sebesar 11,39%. Kecenderungan untuk impor karena adanya praktik dumping dapat ditekan dengan aturan-aturan Bea Masuk Anti Dumping.

Kemudian apakah semua terkait impor dilakukan peningkatan tarif oleh pemerintah? Tidak. Pemerintah juga memberikan insentif berupa penurunan tarif meskipun untuk kegiatan impor, dalam prinsip bahwa impor yang dilakukan untuk kegiatan produktif, contohnya pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih.

Kemudian ada Tax Holiday. Tujuan utamanya adalah penarikan investasi. Aturan terbarunya PMK 150/PMK.010/2018, isinya pengurangan Pajak Penghasilan Badan sampai dengan 100%, sampai dengan 20 tahun. Ekstremnya, ada fasilitas dimana perusahaan dimungkinkan untuk tidak membayar pajak sampai selama 20 tahun.

Aspek perpajakan yang merupakan salah satu lingkup kebijakan fiskal dapat digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi tantangan perekonomian. Meskipun dari data ketahui bahwa defisit neraca perdagangan Indonesia bersumber dominan dari sektor migas, namun tidak salah untuk juga mengupayakan penurunan defisit neraca perdagangan dengan meningkatkan surplus di sektor non migas.

Penulis : Edwin Reynaldo Pasaribu, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Source : pajak.go.id

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *